Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan masyarakat (adat, lokal, dan tradisional) yang dilakukan berdasarkan potensi dan karakteristik, serta analisa kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip NKRI, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.